Makassar – Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Siddik Sisdiyanto, untuk membuka sekaligus memberikan materi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Provincial Coordination Unit (PCU) dan Implementasi Program Realizing Education’s Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). Kegiatan ini berlangsung di Novotel Makassar Grand Shyla Hotel dari 24 hingga 26 Juli 2024 dengan 96 peserta dari berbagai unsur madrasah se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Sisdiyanto menegaskan peran penting Kementerian Agama dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional. “Kemenag mengelola 87.362 madrasah, di mana 95 persen adalah madrasah swasta dan hanya 4.046 lembaga negeri, dengan total 10.554.000 siswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari 87.362 madrasah, baru 71.000 yang terakreditasi. “Kami berkomitmen menuntaskan akreditasi madrasah-madrasah yang belum terakreditasi, meskipun tahun ini BAN S/M hanya mampu mengakreditasi 15.000 madrasah,” ujarnya.
Sisdiyanto juga menyoroti bahwa 40 persen dari madrasah swasta berdiri di bawah yayasan besar, sementara sisanya di bawah lembaga kecil, dengan 20 persen madrasah memiliki kurang dari 60 siswa. “Ini termasuk dalam target project madrasah reform untuk meningkatkan mutu madrasah-madrasah tersebut,” tambahnya.
Program madrasah reform yang dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia ini akan berakhir pada tahun 2024 setelah berjalan selama 5 tahun. Ke depan, Sisdiyanto menargetkan digitalisasi madrasah dan ijazah, “Tahun depan, tidak ada lagi ijazah yang ditulis manual,” ungkapnya.
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, HM. Tonang, berharap program madrasah reform segera menemukan pendanaan baru setelah berakhir tahun ini. “Program ini telah berjalan 5 tahun dan dampaknya dapat kita rasakan bersama, baik dari segi sarpras maupun peningkatan mutu guru,” kata Tonang.
Tonang juga menegaskan pentingnya transformasi layanan berbasis digital di madrasah negeri melalui aplikasi e-RKAM. “Ini penting untuk menilai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya,” jelasnya.
Ketua PCU, Abdul Gaffar, dalam laporannya menguraikan empat komponen PCU, yaitu:
- Penerapan Sistem e-RKAM secara nasional dan pemberian dana bantuan untuk madrasah.
- Penerapan sistem penilaian hasil belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk seluruh peserta didik kelas 4 secara nasional.
- Kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan di madrasah.
- Penguatan sistem untuk mendukung pengembangan kualitas.
Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Sulawesi Selatan dan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target pendidikan nasional.
