MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
“RPJMD kali ini akan lebih menekankan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan. Kami ingin semua warga, baik yang di daratan maupun di pulau, merasakan manfaat pembangunan secara merata,” ujar Appi di hadapan peserta Musrenbang yang juga dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Forkopimda Kota Makassar.
Appi menyampaikan, pembangunan infrastruktur di kepulauan menjadi fokus utama seiring kebijakan efisiensi anggaran tahun ini. Anggaran yang dialihkan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan representasi keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik. Terlebih, kondisi beberapa pulau di Kota Makassar masih jauh dari kata layak, termasuk minimnya pasokan listrik yang hanya tersedia 3 hingga 4 jam per hari.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan. Tahun 2025, kami akan mengarahkan lebih banyak anggaran ke wilayah pulau,” tegasnya.
Dalam paparannya, Appi juga menekankan pentingnya pembangunan inklusif yang tidak diskriminatif. Ia menegaskan bahwa seluruh warga Kota Makassar memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, tanpa terkecuali.
RPJMD 2025–2029 akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antara daratan dan kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi.
“Makassar harus menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045 dan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara,” tambahnya.
Appi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah provinsi, pusat, legislatif, akademisi hingga masyarakat — untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan RPJMD. Ia berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama dan dikawal bersama demi kesejahteraan seluruh warga Kota Makassar,” tutup Appi.
